Monday, February 16, 2009
Friday, February 13, 2009
Geothermal Law and Regulations
1. UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
2. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
3. Peraturan Menteri ESDM yang telah terbit :
a. No. 005/2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan
b. No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi
c. No. 14/2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
d. No. 269-12/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 177 tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 178 tahun 2007 tentang PPN Ditanggung Pemerintah
2. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi
3. Peraturan Menteri ESDM yang telah terbit :
a. No. 005/2007 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan
b. No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi
c. No. 14/2008 tentang Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
d. No. 269-12/2008 tentang Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2008
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 177 tahun 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 178 tahun 2007 tentang PPN Ditanggung Pemerintah
Subscribe to:
Posts (Atom)
